Konsepsi dan Implementasi Kedaulatan Rakyat Dihubungkan Dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

ABSTRAK

Taufik Ismail : Konsepsi dan Implementasi Kedaulatan Rakyat Dihubungkan dengan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia merupakan negara yang menganut konsep kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, namun pelaksaan kedaulatan rakyat di Indonesia terdapat perbedaan pasca UUD 1945 diamandemen, sebelum diamandemen, UUD 1945 menyatakan Kedaulatan Rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pasca amandemen, UUD 1945 menyatakan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut teori kekuasaan tertinggi yang berada ditangan rakyat sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, namun pasca amandemen Undang-Undang Dasar perihal kedaulatan rakyat hanya tergambar dari pemilu saja padahal dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi kedaulatan rakyat menurut doktrin Hukum Tata Negara di Indonesia dan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan sumber-sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dan pendapat sarjana hukum terkemuka dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan bahan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat, dan perintah dari Tuhan dimusyawarahkan oleh wakil-wakil dari rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang. Kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya tetap menjadi lembaga tertinggi negara.

Advertisements

2 thoughts on “Konsepsi dan Implementasi Kedaulatan Rakyat Dihubungkan Dengan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s