MPR Harus Menjadi Lembaga Tertinggi Kembali

Akhir-akhir ini kencang berhembus tentang pengembalian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi Negara. Sebenarnya tidak ada salahnya apabila mengembalikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga tertinggi Negara kembali, hanya saja banyak orang yang menilai apabila Majelis Perwakilan Rakyat dikembalikan menjadi lembaga tertinggi Negara kembali orang-orang secara langsung teringat akan traumatisnya dengan rezim orde baru (ORBA) pada masa kepemimpinan presiden Soeharto.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa kepemimpinan rezim orde baru MPR menyelewengkan kekuasaan yang diamanatkan kepada para anggota MPR tersebut. Sehingga banyak orang jika ingat hal seperti itu maka akan menolak gagasan tentang kembalinya kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi Negara.
Namun perlu disadari apabila kedudukan MPR tersebut tidak diselewengkan oleh deal-deal politik dan para anggota dewan yang terpilih menjadi anggota MPR menjalankan tugas yang diamanatkan oleh rakyat kepada para anggota dewan tersebut dengan bertanggung jawab maka penyelewengan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dapat diminimalisir, dan asalkan dengan catatan tercantum dalam konstitusi (UUD 1945).
Apabila memang ingin mengembalikan kembali MPR menjadi lembaga tertinggi Negara sebagai symbol dari kedaulatan rakyat sebagaimana gagasan awal tentang dibentuknya MPR oleh presiden Soekarno, maka UUD 1945 harus di amandemen kembali untuk yang ke-5 kalinya. Tidak ada yang salah apabila amandemen UUD 1945 dilakukan kembali, karena hukum atau aturan bersifat dinamis, maka akan berkembang secara lajunya jaman.
MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945
Sebelum amandemen UUD ’45, MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas (Super Power), karena kekuasaan yang tidak terbatas dari MPR maka pada masa orba MPR terasa seperti penguat kekuasaan presiden Soeharto yang berkuasa kurang lembih hingga 32 tahun. Dan dalam praktik ketata negaraan MPR pernah menetapkan presiden sebagai presiden seumur hidup, mungkin hal inilah yang terasa amat fatal ketika kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi Negara dan mendatangkan traumatis banyak orang akan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara. Namun dibalik itu terdapat hal yang positif dari MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, yaitu program kerja presiden terarah selama seseorang menjanbat menjadi presiden, karna program kerjanya tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan apabila kinerja presiden tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam GBHN maka presiden dapat diberhentikan ditengah-tengah masa jabatannya, dan yang paling terpenting adalah presiden berkewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada MPR yang mana dikatakan MPR tersebut adalah para wakil rakyat diparlemen. Dan hal ini yang hilang pada masa setelah amandemen UUD 1945 yang ke-4, presiden terakhir yang melakukan pertanggung jawaban jabatannya adalah pada masa presiden megawati soekarno putri, dan setelahnya pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono presiden tidak lagi melakukan laporan pertaggung jawaban dihadapan MPR yang dikatakan sebagai wakil rakyat diparlemen. Terasa sangat aneh ketika kekuasaan sebesar dan sehebat presiden yang memimpin satu Negara tidak diharuskan mempertanggung jawabkan kinerjanya selama menjadi presiden padahal kekuasaannya sangat begitu luar biasa.
Pentingnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan suatu produk yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi acuan bagi politik dan strategi nasional. Pada masa sebelum amandemen UUD 1945 GBHN merupakan suatu acuan program kerja seorang presiden dalam menjalankan jabatannya, namun sekarang GBHN itu diubah dan diganti menjadi Visi dan Misi seorang calon presiden dalam masa kampanye, namun sekarang terlihat bahwa ternyata lebih menguntungkan bagi rakyat apabila GBHN dibuat untuk menjadi acuan seorang presiden dalam menjalankan jabatannya, karena apabila seorang presiden itu melanggar atau melenceng dari GBHN maka MPR yang sebagaimana menjadi wakil rakyat dan lembaga tertinggi Negara dapat memberhentikan presiden walaupun masa jabatannya belum berakhir, namun berbeda ketika seorang presiden tidak diberikan acuan seperti GBHN dan hanya menyampaikan secata Visi dan Misi bagi seorang calon presiden pada masa kampanye hamper kebanyakan dari janji tersebut hanya sekedar “janji manis”, dan ketika masyarakat memilih seorang calon karna visi misinya bagus lalu ternyata visi dan misinya itu hanya sebatas ucapan maka rakyat telah dirugikan namun rakyat tidak dapat meminta pertanggung jawaban karena tidak ada aturan yang mengharuskan presiden mempertanggung jawabkan jabatannya karena GBHN telah dihapuskan, ketika itu semua terjadi hanya satu yang dapat dilakukan masyarakat, yaitu pengkudetaan presiden, namun ini terasa terlalu eksteam dan pasti akan memakan korbanjiwa, maka dari itu sebaiknya apabila seorang presiden tidak memenuhi janji-janjinya pada masa kampanye lakukan pengkudetaan secara konstitusional, bukan dengan cara kekerasan yang akan menimbulkan korban jiwa yang ingin merasakan perbaikan system pemerintahan, maka dari itu hanya satu jalannya yaitu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan kembalika GBHN sebagai acuan untuk program kerja seorang presiden dalam menjalankan jabatannya.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s