Media Menebar Terror

Akhir-akhir ini sedang ramai pemberitaan tentang Rancangan Undang-Undang pemilihan kepala daerah (pilkada), yang diputus pada tanggal 26 september 2014 lalu, yang mana memutuskan pilkada yang awalnya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, menjadi dilaksanakan secara perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Disepakatinya keputusan RUU pilkada kembali melalui perwakilan, banyak yang menilai suatu kemunduran untuk demokrasi Indonesia. Karena pilkada langsung ini merupakan salah satu buah dari hasil perjuangan reformasi 1998.

Pilkada langung dinilai sebagian besar masyarakat, dan pemberitaan di media-media dalam negeri merupakan suatu demokrasi yang baik, dan lebih maju dibanding dengan demokrasi perwakilan, dan diputusnya pilkada perwakilan ini oleh DPR, dinilai sebagai “matinya” demokrasi di Indonesia.

Demokrat Jadi Tumbal

Sebenarnya Dalam penentuan keputusan untuk tetap pemilu langsung atau diubah menjadi perwakilan, sarat akan kepentingan politik, namun entah apa yang menjadi kepentingan utama politik kedua kubu yang berseteru pada pemilu 2014 ini, namun jika dilihat dari komposisi mereka di parlemen, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai mayoritas legislatif di daerah, dan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya menguasai sebagian legislatif di daerah.

Mungkin kubu yang kalah dipemilu ingin menguasai pemerintahan di daerah, dan sebaliknya yang menang di pemilu tidak ingin hanya menjadi pemimpin kecil di daerah, namun sebenarnya RUU ini sudah diusulkan sebelum pemilu presiden, jadi mungkin bukan karena ingin menguasai daerah yang jadi alasan dari yang kalah pemilu, tapi entahlah apa yang menjadi pertimbangan kedua kubu tersebut, karena keduanya sama-sama mengatasnamakan rakyat.

Dari perselisihan kedua kubu tesebut menyisakan partai demokrat sebagai partai yang netral, tidak memutuskan untuk bergabung ke koalisi manapun. Akan tetapi partai demokrat setuju dengan pemilu langsung, dengan catatan ada sepuluh syarat yang ditawarkan oleh partai demokrat.

Tapi apa disangka, partai yang mendukung pemilu langsung dan menyatakan setuju dengan usulan dari demokrat, ketika akan dilaksanakan voting dirapat DPR, opsi yang ditawarkan oleh demokrat tidak diakomodir, hanya ada dua pilihan saja, pilkada langsung dan pilkada perwakilan, tanpa ada opsi pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan yang diusulkan partai demokrat. Hingga akhirnya fraksi demokrat memutuskan untuk walk out dari voting tersebut, dan mengakibatkan pilkada dilaksanakan secara perwakilan.

Akan tetapi demokrat yang ingin tetap pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan yang sangat baik, atas aksi walk out nya malah terasa menjadi tumbal dari hasil sidang paripurna DPR tersebut. Partai Demokrat khususnya SBY disalahkan karena, gara-gara fraksinya walk out dan hanya menyisakan enam orang anggota saja, mengakibatkan pilkada dilakukan dengan cara perwakilan kembali.

Tidak ada salahnya jika partai demokrat walk out dari sidang tersebut, itu merupakan hak karena opsi yang ditawarkan tidak diakomodir dalam sidang tersebut, sebenarnya opsi yang ditawarkan oleh demokrat itu lebih baik ketimbang apa yang diusulkan kedua kubu yang menguasai parlemen. namun berita dimedia terasa sangat memojokkan demokrat hingga didunia maya twitter hastag ShameOnYouSBY menjadi trending topik.

Namun entah apa yang membuat masyarakat menilai Partai Demokrat salah, benar apa yang dikatakan ketua fraksi demokrat Nurhayati Ali Assegaf, kalau ada fraksi yang setuju penuh dengan syarat demokrat, kenapa tidak ikut walk out bersama, karena jika semua fraksi yang setuju dengan pilkada langsung dengan syarat yang diajukan demokrat walk out, maka DPR tidak akan memenuhi kuorum, dan pada saat itu tidak akan ada voting untuk RUU tersebut.

Pilar demokrasi

Media merupakan salah satu pilar demokrasi, sebelum reformasi media-media di Indonesia terkekang, dan kurang bebas dalam pemberitaannya diawasi oleh pemerintah, namun pasca reformasi kebebasan pers dirasa terlalu berlebihan, dan kadang media disalah gunakan untuk menggiring opini publik, untuk menguntungkan salah satu pihak, bukan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Atau sebagai alat pengontrol pemerintahan.

Pasca diputusnya pilkada kembali dilaksanakan dengan sistem demokrasi perwakilan, yang dilaksanakan oleh DPRD, pemberitaan di media-media seperti menggiring opini publik, bahwa kembalinya pilkada perwakilan merupakan kemunduran demokrasi, dan diputusnya pemilu perwakilan kental akan kepentingan dari kubu yang kalah dalam pemilu.

Sebenarnya masalah opini yang menyatakan pilkada perwakilan merupakan kemunduran dari demokrasi, itu satu nilai yang dianggap terlalu berlebihan, karena pada awal kali demokrasi itu ada pada jaman yunani kuno, penilihan yang diselenggarakan di polis merupakan pemilihan langsung. Namun karena semakin luasnya wilayah negara dan semakin besar masalah negara pula, maka pemilu langsung tersebut berganti menjadi pemilu perwakilan.

Permasalahan demokrasi perwakilan ini, sebenarnya bukanlah suatu masalah yang besar dan menakutkan, dengan catatan, apabila peraturan perundang-undangan yang mengaturnya jelas dan baik, serta pengaplikasian dari aturan tersebut harus baik juga. Mengapa rakyat menjadi phobia dengan pilkada perwakilan ?

Pertama, karena aturan tentang pilkada perwakilan ini belum begitu jelas, sehingga rakyat mengira apabila dikembalikan pilkada kepada DPRD, ditakutkan akan kembali seperti pada masa rezim orde baru.

Kedua, penilaian masyarakat kepada anggota dewan ini masih sangat buruk, karena sebagian dari anggota dewan masih ada yang tersangkut korupsi, jarang hadir pada saat sidang, tidur pada saat sidang, dan di rasa belum mencerminkan sebagai wakil rakyat.

Ketiga, media sebagian besar hanya memberitakan tentang sisi negatif dari pemilu perwakilan tersebut, sehingga opini masyarakat terbentuk, apabila kembali kepada demokrasi perwakilan maka menghidupkan kembali orba, dan disahkannya RUU pilkada ini merupakan momentum matinya demokrasi di Indonesia, sehingga rakyat mengira bahwa pilkada perwakilan bukan merupakan demokrasi, padahal pemilihan perwakilan merupakan demokrasi.

Keempat, sebagian tokoh dan pakar saling beropini, seperti menyatakan cara mengamankan agar pilkada itu tetap langsung, dan semakin menambah rakyat percaya bahwa demokrasi perwakilan itu buruk, padahal alangkah baiknya apabila mereka memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa pilkada perwakilan atau demokrasi perwakilan itu tidak seburuk apa yang digembor-gemborkan media, asalkan ada aturan yang mengaturnya dengan baik, dan pengawasan rakyat serta penindakan setiap penyimpangan yang terjadi itu ditindak tegas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s