Pilkada Langasung dan Perwakilan Tetap Konstitusional

Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan tentang wacana pengubahan proses pemilihan kepala daerah (pilkada), sebelumnya wacana ini sudah ada sebelum pemilu tahun 2014, namun ramai diperbincangkan kembali akhir-akhir ini oleh publik karena wacana ini digulirkan kembali oleh koalisi Merahputih dengan anggotanya yang berada di DPR dan saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada sedang diolah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung dilaksanakan oleh rakyat diwacanakan menjadi pemilihan secara perwakilan yang dipilih oleh DPRD (demokrasi tidak langsung). Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra baik dilegislatif sendiri maupun ditengah masyarakat. Pro dan Kontra tersebut semakin seru ketika kubu pro merupakan koalisi yang kalah dalam pemilu 2014, dan kubu yang kontramerupakan pemenang dalam pemilu 2014, dan hanya partai Demokrat yang menyatakan netral tidak termasuk kedalam koalisi manapun, dan partai Demokrat berubah suara menjadi kontra dengan gagasan ini, padahal sebelumnya partai Demokrat merupakan termasuk kedalam salah satu partai yang pro dengan pemilu kepala daerah secara perwakilan.

Plus minus

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya pemilu langsung maupun tidak langsung (perwakilan) memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. beberapa kekurangan dari pemilu langsung adalah besarnya biaya penyelenggaraan dan biaya politik calon kepala daerah, maraknya money politic kepada masyarakat yang merupakan bukan cerminan dari pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan hal tersebut sulit sekali di kontrol, dan yang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini dalam setiap kali pemilu adalah seringkali carutmarut dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan beberapa kekurangan dari pemilu perwakilan adalah cukup besar kemungkinan terjadi “deal-deal” antara anggota dewan dengan calon kepala daerah, ditakutkan kepala daerah yang terpilih melalui DPRD menjadi tersandera oleh kepentingan DPRD, dan tidak menutup kemungkinan rakyat bisa saja kurang familiar dengan pemimpin daerahnya.

Dan kelebihan dari pilkada secara langsung kepala daerah terpilih tidak akan tersandera oleh kepentingan legislatif, dan masyarakat bisa lebih familiar dengan pemimpin yang memimpin daerahnya, sedangkan kelebihan dari pemilu perwakilan adalah minimnya biaya politik, kalaupun terjadi penyuapan kepada anggota legislatif lebih mudah dideteksi karena perputaran uang sangat sempit hanya dilingkup DPRD saja.

Menurut Teori dan Konstitusi

Menurut ajaran J.J. Rousseau yang terpengaruhi dengan doktrin “geopolitik” yang menyatakan semakin luas negara dan pemerintahannya, maka semakin kompleks urusan negara dan pemerintahanya. Jika berkiblat kepada teori J.J. Rousseau tentang “kontrak sosial” dan praktik dari demokrasi langsung lebih cocok dilaksanakan untuk pemilihan Bupati/Walikota saja, sedangkan untuk pemilihan gubernur lebih baik dilaksanakan dengan cara perwakilan, karena demokrasi langsung yang pertama kali dilaksanakan pada masa Yunani kuno dilaksanakan pada Polis (Negara Kota), yang mana jumlah penduduknya masih sedikit dan dapat dikontrol dalam pelaksanaannya.

Apabila dilihat dari konstitusi bangsa Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) dalam pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, yang dipilih secara demokratis”. Dari pasal tersebut hanya dikatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan secara demokratis, Dan apabila kita meilihat dari konstitusi tentang pemilihan umum yang tercantum dalam pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah” jelas diyatakan bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan untuk DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, jadi gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD (pemilihan secara perwakilan). Jadi tidak ada salahnya jika pemilihan kepala daerah dilaksanakan seara perwakilan karena itu sama-sama demokratis, dan konstitusi bangsa ini tidak menyalahkan jikalau pemilu kepala daerah dilakukan secara perwakilan.

Jika dilihat dari teori demokrasi pemilu itu terbagi dua, yaitu pemilihan langsung dan pemilihan perwakilan. Jadi apabila Rancangan Undang-Undang itu disahkan sebenarnya sah-sah saja karena itu tidak bertentagan dengan konstitusi dan juga tidak melenceng dari yang namanya demokrasi. Karena baik pemilu langsung ataupun perwakilan, sama-sama merupakan wujud dari demokrasi, tinggal bagaimana cara melaksanakan pemilu langsung atau perwakilan itu agar menjadi pemilu yang demokratis.

Apabila merunut kepada kepribadian bangsa yang tercermin dalam pancasila yang sudah ada pada pribadi orang Indonesia dari sejak abad ke-14, seharusnya tidak menjadi permasalahan jikalau pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui perwakilan.

Namun yang menjadi masalah saat ini, dilembaga legislatif kita, semua anggota dewan masih terikat kepada partai politiknya, jadi kemungkinan besar jikalau RUU pilkada itu disahkan menjadi UU, maka kemungkinan besar yang akan terpilih merupakan kader dari partai atau gabungan partai yang menguasai legislatif dan ini bukan mencerminkan pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Rakyat harus jadi pemenang

Apabila Rancangan Undang-Undang tersebut sudah sah menjadi Undang-Undang, dan pilkada menjadi perwakilan, maka sebaiknya termuat ketentuan yang mengatur bahwa partai politik tidak diperbolehkan mengintervensi kepada seluruh anggota partai politik yang berada di lembaga legislatif, dan sebaiknya fraksi-fraksi lebih baik dihapuskan dari legislatif karena hanya membuat anggota dewan terkotak-kotak dengan partainya dan fraksi tersebut sangat rentan membawa kepentingan partai dibanding kepentingan rakyat. Sebenarnya partai politik hanya merupakan kendaraan politik bagi rakyat untuk duduk diparlemen karena itu merupakan syarat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan ciri dari demokrasi.

Namun bukan berarti jika tetap menggunakan sistem demokrasi langsung pemerintah tidak perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sama saja masih banyak keburukan yang terlihat dari demokrasi langsung yang beberapa tahun ini terlaksana, yang paling penting harus dibenahi dari pemilu langsung itu adalah masalah DPT karena selalu ada masyarakat yang tidak terdaftar, dan selain itu juga yang paling penting adalah pendidikan politik bagi masyarakat, karena jika masyarakat sudah pintar perihal politik masyarakat akan sulit dibodohi oleh “oknum-oknum” politik, sebenarnya perihal pendidikan politik ini sudah pasti ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setiap partai politik, akan tetapi rasanya sangat minim pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat, pendidikan politik masyarakat hanya didapat pada media dan terkadang berita tersebut lebih banyak memberitakan hal-hal buruk atau pencitraan semata, jadi masih sangat minim pendidikan politik ini terhadap masyarakat.

Terlepas nanti sistem demokrasi yang bagaimana akan terlaksana di Indonesia baik itu langsung maupun perwakilan keduanya sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Hanya tinggal bagaimana cara pemerintah memininalisir kekurangan dari pemilu yang nanti akan dilaksanakan sesuai undang-undang yang akan disahkan, dan yang terpenting dilaksanakan secara demokratis sesuai bunyi pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s