Demokrasi Suatu Manipulasi

Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi, guna menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.[1]

Setiap negara yang berdiri baik negara yang merdeka secara utuh dan negara-negara persemakmuran, pasti memiliki bentuk negara, Aristoteles membagi negara kedalam tiga bentuk : negara dimana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, lalu negara dimana pemerintahannya hanya dipegang oleh segolongan kecil saja, dan Megara dimana pemerintahannya dipegtang oleh rakyat (kerakyatan).

Berbicara mengenai kerakyatan atau pemerintahan rakyat, dari pemikiran setiap orang pasti langsung menangkap satu paham yang dinamakan DEMOKRASI. Saya pribadi mengenal istilah demokrasi kalau tidak salah ketika SMP. Dimana dikatakan bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, dan dapat ditarik kesimpulan dari definisi tersebut bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat, atau sering juga diartikan kekuasaan ditangan rakyat.

Awal mula saya berkenalan dengan demokrasi, saya langsung tertarik dengan apa yang namanya demokrasi ini, karena saya rasa ini suatu sistem yang baik, karena pemerintahan berada ditangan rakyat, bukan ditangan seorang raja, yang tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan kesewenang-wenangan, karena apa yang diucapkan oleh raja, maka itu akan menjadi suatu hukum meskipun ucapan itu tak logis.

Namun pasca indonesia reformasi, yang mana reformasi adalah mengusung semangat demokrasi untuk menggulingkan pemerintahan yang katanya tirani, saya rasa perubahan signifikan itu hanya terjadi dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, namun  saya nilai kebebasan berekspresi dan berpendapat di bangsa ini terlalu bebas dan kurang begitu dipahami oleh sebagian rakyat indonesia, sehingga kadang terlalu bebas dan berlebihan.

Dimasa reformasi ini saya rasa masalah korupsi ikut meningkat signifikan juga, dan itu saya lihat dari media yang sering kali memberitakan perihal korupsi yang dilakukan oknum pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah baik daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kab/kota), namun penilaian yang saya rasa itu entah karena dahulu media dibungkam sehingga berita Korupsi tak diangkat dan di ekspos oleh berbagai media dan saat ini media bebas memberitakan apa saja, namun semua itu entahlah hanya spekulasi saya saja dari apa yang saya lihat.

Jika meresapi makna demokrasi dari pemikiran seorang Abraham Lincoln tentang demokrasi maka yang terbayang dibenak setiap manusia tentang demokrasi akan amat sangat indah dan baik, dan pemahaman demokrasi menurut Abraham Lincoln lah yang saat ini digunakan perihal mendefinisikan demokrasi. Menurut Lincoln demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.[2]

Karena doktrin Abraham Lincoln tentang demokrasi sudah mendarah daging, maka akan sulit jika digantikan dengan definisi seorang yang hidup dimasa pemerintahan rakyat berkembang, dan orang itu adalah Aristoteles seorang pencipta ajaran realisme.

Waktu itu kurang lebih ketika saya masih mengenyam pendidikan dibangku kuliah, kurang lebih semester 2-3 (kalau tidak salah), saya sempat membeli sebuah buku yang berjudul tokoh-tokoh ahli pikir negara dan hukum, dalam buku tersebut saya kaget ketika membaca definisi negara demokrasi yang dikemukakan oleh Aristoteles (seorang dilusuf Yunani Kuno), karena berbanding terbalik dengan apa yang sudah tertanam dibenak masyarakat umum sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln selama ini.

Menurut Aristoteles, demokrasi memang merupakan suatu bentuk negara yang berdasarkan kerakyatan (Pemerintahan Rakyat), namun pemerintahan ini ditujukan hanya untuk kepentingan si pemegang kuasa saja.[3] Ketika saya resapi dan bandingkan antara definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln dan Aristoteles dengan kondisi bangsa ini, saya lebih condong kepada definisi yang dikemukakan oleh Aristoteles, bukan karena dia adalah seorang pemikir legendaris, namun karena apa yang dikemukakannya adalah benar dengan kenyataan.

Menurut Aristoteles pemerintahan rakyat yang bercorak baik disebut dengan republik konstitusional, dan jika merunut kepada konstitusi dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dalam pasal tersebut dikatakan Republik bukan Demokrasi, namun dalam praktiknya yang berlangsung definisi demokrasi Aristoteleslah yang berlaku. Mungkin dalam praktik ini pepatah “apalah arti sebuah nama” tak berlaku dan sepertinya harus dihapuskan dari prinsip orang-orang dibangsa ini. Karena dari tertukarnya republik dan demokrasi maka bersifat fatal bagi keberlangsungan rakyat.

[1] J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum Indonesia, Djakarta, 1959, Hlm. 32

[2] Wikipedia.org/wiki/demokrasi

[3] Juniarso ridwan  dan achmad sodik, tokoh-tokoh ahli pikir negara dan hukum, hlm. 41

Advertisements

One thought on “Demokrasi Suatu Manipulasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s