Konstitusioalnya Kedaulatan Rakyat Pra-Amandemen UUD 1945

Jika kita berbicara tentang Negara, maka tak dapat dipisahkan dengan kedaulatan apa yang digunakan oleh Negara tersebut, apakah kedaulatan Tuhan, Raja, Rakyat, Hukum, atau Negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi  dan absolut dan tidak ada instansi dan/atau lembaga yang dapat mengkontrol dan/atau mengaturnya.

Jika kita ingat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita mengamanatkan dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan itu dilaksanakan secara penuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka memang tak salah jika sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga Negara yang superior, karena pada masa itu Majelis Permusyawaratan Rakyat diamanati oleh Konstitusi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh.

Jika dilihat dari persfektif Hukum Tata Negara, kesuperioran Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu tindakan yang berlawanan dengan konstitusi (inkonstitusional). Malahan kesuperioran Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu memang sudah seperti seharusnya, karena diamanatkan konstitusi sebagai pelaksana kedaulatan sepenuhnya.

Pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah menjalankan fungsinya dengan baik, Kenapa saya katakan baik? Karena pada saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh (pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen) dan sebagai lembaga tertinggi (sila ke-4 Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea ke-4) tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dikala itu. Namun karena pada saat itu Undang-Undang Dasar tidak membatasi berapa kali presiden dapat dipilih, maka Persiden dikala itu bisa bertahan hingga selama kurang lebih 32 Tahun dipucuk tertinggi bangsa ini.

Jadi menurut saya pribadi, pada saat sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah dengan baik melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, justru pasca amandemenlah saat dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional).

(sudut pandang Hukum Tata Negara bukan Politisi/simpatisan Paham)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s