Politik dan Hukum dalam Persfektif Negara

Menurut PBB, di Dunia ini terdapat 193 negara yang diakui, yang terdiri dari 192 negara sebagai anggota PBB, Sedangkan satu Negara yaitu Kota Vatikan, merupakan pengamat permanen, namun tetap memiliki hak suara.[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan : “Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.[2]

Sedangkan menurut beberapa Filusuf termahsyur yang pernah dimiliki dunia, Plato mengatakan bahwa “Negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.” Sedangkan menurut muridnya yaitu Aristoteles menyatakan “Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.[3]

Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi, guna menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.[4]

Sedangkan menurut saya pribadi, “Negara merupakan suatu organisasi masyarakat tertinggi yang mendiami dan menguasai suatu wilayah dan memiliki satu konstitusi (baik itu tertulis maupun tidak tertulis) dan eksistensinya diakui oleh Negara tetangganya”

Ada 4 unsur untuk berdirinya suatu Negara, yaitu : wilayah (darat, udara, laut, dan ekstra-terirotial), rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari Negara lain secara de facto (secara nyata) dan pengakuan de jure (secara hukum).

Jika kita berbicara ikhwal Negara, maka tak dapat dipisahkan dari politik yang menjadi cara menyelenggarakan Negara tersebut, dan hukum yang menjadi penertib Negara agar tak menjadi Negara yang anarkis.

Banyak orang yang selalu menyalahkan dan mendiskriditkan politik dengan ungkapan “politik itu kotor” sampai seorang sekaliber Soe Hok Gie pun mengatakan “politik adalah lumpur yang paling kotor …..” namun bagi saya pribadi, politik adalah satu ilmu yang amat sangat berjasa dan sadar atau tidak politik itu selalu melekat dengan hidup manusia di dunia, hidup manusia takkan bisa lepas dari peran politik, bukan hanya masalah nilai tukar rupiah saja yang ditentukan oleh politik namun harga beras, cabe dll dipasaran pun ditentukan oleh situasi politik suatu bangsa tersebut, maka apakah kita masih mau mendiskditkan politik lalu membenci politik dan acuh dengan politik padahal disatu sisi hidup kita dicengkram dengan erat oleh situasi politik?

Namun sebagaimana kodrat manusia yang kadang tak pernah puas dengan pencapaian yang telah dia capai dalam hidupnya, maka Negara pun harus menerbitkan (mengundangkan) apa yang namanya hukum, agar hak dan kewajiban warga negaranya yang satu tidak saling sikut dengan warga Negara yang lainnya, dan juga agar politik itu tidak semena-mena, makanya harus ada hukum yang mengatur perihal gerak gerik politik dalam menjalankan suatu Negara. Kita harus mengakui bahwa hukum adalah salah satu karya yang lahir dari politik, namun semestinya setelah politik itu melahirkan hukum politik harus tunduk kepada hukum yang merupakan produk yang dibuatnya.

Bagi kebanyakan orang mungkin beranggapan bahwa haruslah adil, saya pun setuju dengan persepsi macam itu, namun jika kita berpikir kembali dengan pernyataan saya diatas ikhwal “hukum adalah produk politik” apa mungkin hukum bisa adil? Jika dengan keadaan semacam itu hukum bisa adil maka sama artinya dengan kita membuat sebuah benda, lalu kita menTuhankan benda tersebut (ini terjadi bagi orang-orang yang tak berpikir). Sedangkan para pelaksana politik sudah barang tentu mereka adalah orang-orang yang cerdas, maka tak mungkin akan membuat hukum yang baik untuk akhirnya menggantung mereka ditiang gantungan atau menghadapkan jantungnya didepan senapan para penembak jitu.

Harus diakui, dinegara manapun hukum itu takkan pernah ada yang adil, semuanya dibuat untuk kepentingan sang penguasa, maka dari itu mengapa hukum diundangkan dengan berbagai multi-tafsirnya, agar celah-celah penyelamat penguasa jika di-“mejahijau”-kan masih ada kesempatan untuk bisa lolos.

[4] J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum Indonesia, Djakarta, 1959,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s