Sedikit Solusi untuk Kemacetan Kota Besar

Kemacetan dan Kota besar sepertinya sudah menjadi sahabat sejati buat kota-kota besar di Negara ini, (Setuju?). Tadi pagi saya sempet denger di salahsatu Stasiun TV Swasta yang memberitakan kalo dikota Bandung setiap hari jum’at dicanangkan menjadi “Jum’at ngankot” atau biar keren dikit sebut saja #AngkotDay, saya rasa tujuan dari pencanangan “jum’at ngangkot” ini agar masyarakat umum memparkir kendaraan pribadinya dirumah khusus untuk hari jum’at saja, jika memang mereka tidak sanggup benar-benar sepenuhnya berpindah ke angkutan umum (kurang lebih sih itu tujuannya menurut persepsi saya).

Dan menurut penilaian saya semua orang di kota-kota besar sebenarnya muak dengan kemacetan yang ada dikotanya, namun mereka pun tak pernah mau untuk berpindah ke angkutan umum karena beberapa faktor. Sampai akhirnya masalah kemacetan ini “dijual” dalam setiap kampanye calon-calon kepala daerah. Namun nyatanya masalah kemacetan itu benar-benar hilang dari kota besar saya rasa ga sertamerta hilang, malah mungkin semakin macet saja jalanan disetiap kota besar terutama dijalan-jalan protokol.

Namun bukan berarti tidak hilangnya kemacetan dikota besar itu pertanda bahwa pemerintah daerah tidak berusaha melerai kemacetan didaerahnya, saya yakin setiap pemerintah daerah pasti berpikir keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kemacetan dikotanya. Tapi apa mau dikata, saya rasa hampir semuanya tak capai tujuan.

Perlu kita akui, bahwa melerai kemacetan bukan hanya kewajiban pemerintah saja. Menurut saya dari 100% kewajiban melerai kemacetan itu 30% menjadi tanggung jawab pemerintah dan 70% menjadi tanggung jawab masyarakat, namun 30% kewajiban yang ada ditangan pemerintah itu sangat stategis dalam pembebasan kota-kota besar dari kemacetan. Pasti ada dari kalian mempertanyakan kenapa saya berani berkata demikian? ini hanya menurut logika saya saja, pemerintah hanya sebatas mengatur regulasi, menghimbau dan sebisa mungkin mengeksekusi regulasi yang sudah dibuatnya, jika regulasi sudah dibuat sebaik mungkin namun masyarakat yang seharusnya melaksanakan regulasi tersebut malah mengabaikannya, itu sama saja percuma, jika ditindak terlalu keras ini hanya sebatas pelanggaran bukan kejahatan, namun jika ditindak terlalu lembek tujuan takkan pernah tercapai, dilematis? ya memang, namun apapun yang telah dijadikan aturan secara tertulis selama itu logis dan memiliki alasan dasar yang kuat, seberat apapun hukuman atas pelanggaran itu harus ditegakkan.

Sulitnya disini, jika aturan dibuat amat sangat tegas, semua pasti berlindung dibalik HAM tanpa berpikir masalah yang lainnya yang menjadi dasar aturan itu dijatuhkan, kadang saya heran dengan HAM, orang-orang selalu saja menuntut HAM nya ditegakkan, namun mereka lupa bahwa setiap Hak selalu melekat dengan Kewajiban (sewaktu saya SD sih diajarinnya gitu). Jika semua aturan dibenturkan dengan analogi perlindungan HAM yang kebablasan, lama-lama negara ini takkan punya lagi aturan, atau minimal aturan hanya dijadikan sebatas pajangan.

Namun bukan berarti pemerintah sebagai pembuat regulasi bisa sebebasnya membuat regulasi atau himbauan yang menurut saya itu tidak sampai tuntas, mengapa demikian? oke satu contoh perihal jum’at ngangkot (#AngkotDay) atau apalah penyebutannya saya yakin disetiap daerah yang pasti berbeda namun tujuannya sama yaitu menghimbau agar masyarakat memarkir kendaraan dirumahnya saja dan berpindah ke angkutan kota/umum.

Ini menurut logika saya yang simple mengapa saya lebih memilih motor ketimbang beralih keangkutan umum (kalau itu tidak terpakasa), saya sebagai seorang yang kadang menggunakan angkutan umum dan terkadang menggunakan motor, mengapa memilih menggunakan motor :

  1. Irit didompet dengan uang Rp. 10.000,- saya bisa kebeberapa tempat hingga akhirnya kembali lagi ke rumah dan itupun bensin masih bersisa. Sedangkan jika menggunakan angkutan umum anggap sekali turun dari angkutan umum itu Rp.3.000 (asumsi paling murah dengan jarak yang tidak begitu jauh) jika saya naik turun angkutan umum 4x sudah keluar Rp. 12.000,- belum lagi ongkos pulang ke rumah anggap saja Rp.6.000,- dan total uang saya yang keluar menjadi Rp. 18.000,- dan jika hanya naik motor hanya keluar uang Rp. 10.000,- untung Rp. 8.000,- dong kalo saya naik motor. Saya yakin kalian pun pasti satu pemilihan dengan saya, jadi harapan saya sih kalo bisa ongkos angkutan umum dalam kota itu bisa sekali bayar tapi bisa jalan satu hari full, sepertinya kalo demikian sebagian banyak bisa pindah ke angkutan umum. Dan supir angktan kota mungkin lebih baiknya di bayar perkilometernya oleh pemerintah yang menjadi pengakomodir ongkos tersebut, yang nantinya akan menjadi bayaran juga buat sang supir angkot (hanya logika saja, saya yakin praktiknya tak semudah itu karena butuh deal-deal yang kuat, namun jika pemerintah itu mampu merangkul warganya hingga warganya mencintai pemimpinnya saya yakin rakyat itu akan tunduk dan patuh kepada pemimpinnya).
  2. Motor anti macet dan anti ngetem, bisa lebih cepat sampai tujuan, tapi dilematis juga sih sebenernya para supir angkot sering ngetem itu pasti karena mereka sedang mengejar setoran, berharap dengan ngetem disuatu tempat akan banyak penumpang yang naik, namun disatu sisi kita yang sudah memiliki jadwal mau tak mau harus sesegera mungkin sampai ditempat, karena jika lama di jalan itu membosankan apalagi lama karena macet dan lebih greget lagi jika lamanya karena ngetem pasti udah pingin teriak-teriak ketelinga supir angkotnya “woi maju, gue udah telat nih!!!” (tapi saya yakin teriakan itu hanya akan kalian lakukan dihati saja dan lebih memilih berekspresi cemas atau kesal karen kalo teriak ga berani sama supir angkotnya hahaha). nah untuk masalah ini saya rasa sudah terjawab di poin 1, bahwa supir angkutan umum baiknya dibayar perkilometer, iar ga ada lagi supir-supir yang ugal-ugalan, saling rebut penumpang, bahkan sampai yang “ngalong” (narik angkot sampai subuh).
  3. Angkutan umum yang kurang nyaman, tapi kalo menurut logika saya, kalau poin 1 dan 2 itu terpenuhi, dan seengganya ga jelek-jelek amatlah angkutannya pasti pada tetep naik angkutan umum ko.
  4. Terakhir perihal biaya parkir, kalo syarat poin 1-3 itu bisa terpenuhi saya dukung peninggian biaya parkir, kalo perlu Rp. 10.000,- atau Rp. 20.000,- /jam, biar bener-bener pada hijrah tuh orang-orang ke angkutan umum, karena saya rasa seperti di kota Bandung masalah gembok mobil dan angkut motor bagi kendaraan yang parkir sembarangan itu ga begitu maksimal, karena banyaknya kendaraan yang parkir liar jadi mungkin memusingkan bagi yang menindaknya, tapi kalo sedikit yang parkir liar kan penerapan sanksi gembok dan angkut kendaraan jadi mudah hehehe… (logika simple saya).

Beberapa poin di atas hanya menurut asumsi dan logika saya yang simple saja, saya yakin praktiknya tak semudah itu, namun perlu di ingat sulit bukan berarti tak mungkin, kita hanya perlu usaha lebih ekstra untuk mewujudkan yang tidak mungkin. pemerintah hanya perlu berusaha merebut hati rakyat, yang nantinya akan membuat rakyat patuh dan tunduk, namun ketika rakyat itu tunduk dan patuh jangan sekali-sekali pemerintah menjadi seorang diktator karena ini sudah bukan jaman Machiavelli lagi.

Semoga jika tulisan ini ada benarnya bisa diambil yang benarnya, jika ada yang salah ya mohon dimaafkan karena pemikiran saya se-simple ini hehehe…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s