Trias Politica Menjadi Trias Coruptica

Trias politica adalah suatu konsep kenegaraan yang pertama kali dikemukakan oleh jhon locke dan dikembangkan oleh montesquieu, trias politica merupakan satu konsep tentang pemisahan kekuasaan, yang bertujuan untuk meminimalisir kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa. Menurut jhon locke pemisahan kekuasaan dari trias politica dibagi kedalam tiga lembaga, yaitu : Legislatif, Eksekutif dan Federatif. Sedangkan menurut Montesquieu pemisahan kekuasaan dari trias politica dibagi kedalam tiga lembaga, yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Konsep trias politica yang banyak dianut diberbagai Negara mengacu kepada konsep trias politica Montesquieu. Pada awal dikemukakannya konsep trias politica oleh jhon locke pembagian kekuasaan dari tiga lembaga yang seharusnya terpisah dua kekuasaan berada ditangan raja atau ratu dan satu ditangan kaum bangsawan, namun pemikiran locke tidak sesuai dengan praktik trias politica pada masa kini. Dan lalu konsep trias politica ini dikembangkan oleh Montesquieu yang mana setiap kekuasaan dipegang oleh setiap lembaga yang berbeda, tidak ada lembaga yang merangkap kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh jhon locke, ketiga lembaga yang dimaksud Montesquieu adalah, lembaga Legislatif, lembaga Eksekutif, dan lembaga Yudikatif. Yang mana setiap lembaga ini memiliki kewenangannya sendiri-sendiri, seperti Kekuasaan untuk yang mengatur dan menentukan peraturan diberikan kepada badan legislatif, dan kekuasaan yang melaksanakan peraturan diberikan kepada badan eksekutif, serta kekuasaan yang mengawasi peraturan diberikan kepada badan yudikatif. Dalam mengawasi jalannya konsep trias politica ini, terdapat satu system yang dinamakan check and balance, yang mana setiap lembaga Negara tersebut saling mengawasi agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan disetiap lembaga. Salah satu prinsip dari check and balance ini adalah the four branches, the four branches ini adalah legislative, eksekutif, yudikatif, dan media. Tidak dapat dipungkiri media merupakan satu kekuatan yang besar untuk menjadi pengkontrol kekuasaan, saking besarnya pengaruh media hingga muncul kata-kata “siapa yang menguasai media maka akan dapat menguasai dunia”. Dan ini terbukti jika media sudah tunduk pada penguasa dan timbul berita-berita yang hanya sekedar pencitraan penguasa maka penguasa dapat berbuat semena-mena. Terlihat seperti pada masa orde baru, dimana media yang melawan rezim orde baru maka media tersebut akan ditutup. Bukan hanya menaikkan pamor mediapun dapat digunakan untuk menjatuhkan pamor seseorang, dengan berbagai “pemberitaan pesanan”, entah itu bertujuan politis atau bisnis. Jadi tidak dapat dipungkiri media adalah salah satu alat control kekuasaan yang efektif untuk mengawal jalannya kekuasaan apabila media itu tetap memiliki rasa professional, namun apabila media ditekan maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Apabila media yang berperan sebagai tim check and balance dalam konsep trias politica ini, dapat tahu bagai mana legislatif menyusun anggaran, bagaimana eksekutif menjalankan anggaran, dan bagaimana yudikatif melakukan penindakan dalam penyalahgunaan anggaran yang mulai dari tingkat penyidikan sampai dikeluarkan putusan oleh hakim dalam suatu persidangan, sehingga semua kinerja orang-orang yang ada dipemerintahan dapat terlihat oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi lembaga yang dapat menyalah gunakan anggaran atau tindakan yang menyeleweng yang lainnya, karna setiap gerak gerik para orang-orang pemerintahan dikontrol oleh media. Walaupun ada penyelewengan mungkin akan sedikit tidak akan sebanyak seperti sekarang, namun semua itu kembali kepada media-media yang ada, apakah dapat menyajikan berita secara professional yang sebagaimana adanya tanpa dikurangi atau dilebihi yang bertujuan menggiring opini public (opini yang baik dan opini yang buruk) kepada seseorang yang diberitakan oleh media. Kembali lagi kepada masalah trias politica yang berubah menjadi trias koruptica semua itu terjadi karna hampir semua masyarakat tidak tahu detail-detail dari anggaran yang dianggarkan oleh badan legislatif dan eksekutif, yang orang tahu hanya anggaran tersebut sebesar sekiran rupiah tanpa tahu itu dianggarkan untuk digunakan apa saja, disini jelas karna orang tidak tahu detail-detailnya dapat terjadi penggelembungan harga dari detail-detail anggaran tersebut contohnya seperti yang seharusnya sekian rupiah menjadi puluhan rupiah, disinilah pentingnya pengawasan media dan lembaga legislatif dan eksekutif membukakan anggaran yang mereka undangkan diketahui public agar tidak menjadi lahan basah untuk korupsi, karna anggaran ini merupakan lahan yang sensitif. Mengingat terkadang korupsi itu bukan kejahatan yang selalu individual namun terkadang kejahatan korupsi dilakukan secara berjamaah (orang banyak), terkadang juga selalu suap sana suap sini untuk menutupi aksi korupsinya tersebut, dan kini lembaga yang digadangkan sebagai lembaga pengawas dan mengadili penyelewengan kekuasaan oleh lembaga lainnya yaitu lembaga yudikatifpun sudah terasuki oleh oknum-oknum yang korup, mudah disuap, sampai yang mengerikan dikatakan jual beli pasal, ini alangkah mirisnya lembaga-lembaga agung Negara yang seharusnya saling mengawasi malah saling bahu membahu melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Yang seharusnya trias politica ini menjadi system yang baik untuk masyarakat malah berubah menjadi system yang mengecewakan masyarakat, karena oknum-oknum yang menyelewengkan system trias politica menjadi trias koruptica karna bukan saling mengawasi, tetapi saling ikut serta dalam korupsi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s