Trias Politica Menjadi Trias Coruptica

Trias politica adalah suatu konsep kenegaraan yang pertama kali dikemukakan oleh jhon locke dan dikembangkan oleh montesquieu, trias politica merupakan satu konsep tentang pemisahan kekuasaan, yang bertujuan untuk meminimalisir kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa. Menurut jhon locke pemisahan kekuasaan dari trias politica dibagi kedalam tiga lembaga, yaitu : Legislatif, Eksekutif dan Federatif. Sedangkan menurut Montesquieu pemisahan kekuasaan dari trias politica dibagi kedalam tiga lembaga, yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Konsep trias politica yang banyak dianut diberbagai Negara mengacu kepada konsep trias politica Montesquieu. Pada awal dikemukakannya konsep trias politica oleh jhon locke pembagian kekuasaan dari tiga lembaga yang seharusnya terpisah dua kekuasaan berada ditangan raja atau ratu dan satu ditangan kaum bangsawan, namun pemikiran locke tidak sesuai dengan praktik trias politica pada masa kini. Dan lalu konsep trias politica ini dikembangkan oleh Montesquieu yang mana setiap kekuasaan dipegang oleh setiap lembaga yang berbeda, tidak ada lembaga yang merangkap kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh jhon locke, ketiga lembaga yang dimaksud Montesquieu adalah, lembaga Legislatif, lembaga Eksekutif, dan lembaga Yudikatif. Yang mana setiap lembaga ini memiliki kewenangannya sendiri-sendiri, seperti Kekuasaan untuk yang mengatur dan menentukan peraturan diberikan kepada badan legislatif, dan kekuasaan yang melaksanakan peraturan diberikan kepada badan eksekutif, serta kekuasaan yang mengawasi peraturan diberikan kepada badan yudikatif. Dalam mengawasi jalannya konsep trias politica ini, terdapat satu system yang dinamakan check and balance, yang mana setiap lembaga Negara tersebut saling mengawasi agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan disetiap lembaga. Salah satu prinsip dari check and balance ini adalah the four branches, the four branches ini adalah legislative, eksekutif, yudikatif, dan media. Tidak dapat dipungkiri media merupakan satu kekuatan yang besar untuk menjadi pengkontrol kekuasaan, saking besarnya pengaruh media hingga muncul kata-kata “siapa yang menguasai media maka akan dapat menguasai dunia”. Dan ini terbukti jika media sudah tunduk pada penguasa dan timbul berita-berita yang hanya sekedar pencitraan penguasa maka penguasa dapat berbuat semena-mena. Terlihat seperti pada masa orde baru, dimana media yang melawan rezim orde baru maka media tersebut akan ditutup. Bukan hanya menaikkan pamor mediapun dapat digunakan untuk menjatuhkan pamor seseorang, dengan berbagai “pemberitaan pesanan”, entah itu bertujuan politis atau bisnis. Jadi tidak dapat dipungkiri media adalah salah satu alat control kekuasaan yang efektif untuk mengawal jalannya kekuasaan apabila media itu tetap memiliki rasa professional, namun apabila media ditekan maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Apabila media yang berperan sebagai tim check and balance dalam konsep trias politica ini, dapat tahu bagai mana legislatif menyusun anggaran, bagaimana eksekutif menjalankan anggaran, dan bagaimana yudikatif melakukan penindakan dalam penyalahgunaan anggaran yang mulai dari tingkat penyidikan sampai dikeluarkan putusan oleh hakim dalam suatu persidangan, sehingga semua kinerja orang-orang yang ada dipemerintahan dapat terlihat oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi lembaga yang dapat menyalah gunakan anggaran atau tindakan yang menyeleweng yang lainnya, karna setiap gerak gerik para orang-orang pemerintahan dikontrol oleh media. Walaupun ada penyelewengan mungkin akan sedikit tidak akan sebanyak seperti sekarang, namun semua itu kembali kepada media-media yang ada, apakah dapat menyajikan berita secara professional yang sebagaimana adanya tanpa dikurangi atau dilebihi yang bertujuan menggiring opini public (opini yang baik dan opini yang buruk) kepada seseorang yang diberitakan oleh media. Kembali lagi kepada masalah trias politica yang berubah menjadi trias koruptica semua itu terjadi karna hampir semua masyarakat tidak tahu detail-detail dari anggaran yang dianggarkan oleh badan legislatif dan eksekutif, yang orang tahu hanya anggaran tersebut sebesar sekiran rupiah tanpa tahu itu dianggarkan untuk digunakan apa saja, disini jelas karna orang tidak tahu detail-detailnya dapat terjadi penggelembungan harga dari detail-detail anggaran tersebut contohnya seperti yang seharusnya sekian rupiah menjadi puluhan rupiah, disinilah pentingnya pengawasan media dan lembaga legislatif dan eksekutif membukakan anggaran yang mereka undangkan diketahui public agar tidak menjadi lahan basah untuk korupsi, karna anggaran ini merupakan lahan yang sensitif. Mengingat terkadang korupsi itu bukan kejahatan yang selalu individual namun terkadang kejahatan korupsi dilakukan secara berjamaah (orang banyak), terkadang juga selalu suap sana suap sini untuk menutupi aksi korupsinya tersebut, dan kini lembaga yang digadangkan sebagai lembaga pengawas dan mengadili penyelewengan kekuasaan oleh lembaga lainnya yaitu lembaga yudikatifpun sudah terasuki oleh oknum-oknum yang korup, mudah disuap, sampai yang mengerikan dikatakan jual beli pasal, ini alangkah mirisnya lembaga-lembaga agung Negara yang seharusnya saling mengawasi malah saling bahu membahu melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Yang seharusnya trias politica ini menjadi system yang baik untuk masyarakat malah berubah menjadi system yang mengecewakan masyarakat, karena oknum-oknum yang menyelewengkan system trias politica menjadi trias koruptica karna bukan saling mengawasi, tetapi saling ikut serta dalam korupsi.

Jadilah Manusia yang Sebenarnya

 
*Gambar saya copy dari : https://wahyukokkang.wordpress.com/2011/02/17/clekit-jawa-pos-17-februari-2011/

Akhir-akhir ini santer bergulir tentang wacana pembubaran salahsatu ormas. Sebenarnya ini bukanlah wacana baru, wacana ini sudah cukup lama tredengar gaungnya. Namun, baru muncul kepermukaan akhir-akhir ini. (mungkin semenjak terjadinya Aksi Bela Islam yang mampu mengumpulkan jutaan orang islam disatu titik untuk menuntut proses hukum masalah penistaan Agama).

Menurut saya pribadi. Masalah pembubaran suatu ormas bukanlah cara yang efektif untuk memusnahkan atau menghilangkan ormas-ormas yang dianggap selalu berbuat anarkis. Sebenarnya tidak fair juga jika hanya satu kesalahan ormas tersebut lalu dibubarkan, padahal disisilain ormas-ormas itu pun memiliki kegiatan yang baik terhadap masyarakat. Entah itu bakti sosial, atau penggalangan dana dan juga membantu ke daerah yang terkena musibah. Namun, sayangnya saja tak terekspos oleh media-media konvensional, sehingga menyebabkan tak banyak masyarakat mengetahuinya.

Suatu tindakan anarkis yang dilakukan oleh entah itu ormas atau organisasi apapun, saya yakin itu hanya dilakukan oleh oknum tidak oleh seluruh anggota ormas. Jika oknum-oknum tersebut yang kedapatan anarkis dan melanggar hukum tak pernah diadili atau dimejahijaukan, pembubaran ormas hanya akan menjadi sia-sia belaka. Karena ketika ormas itu sudah dibubarkan, akan muncul kembali namun dengan nama yang lain tapi personilnya masih tetap sama. Jadi sama saja bohong.

Pembubaran ormas itu berbeda dengan pembubaran atau pelarangan ideologi. Kita mengetahui dibangsa ini ada suatu ideologi yang dilarang, yangmana sudah diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 25 Tahun 1966 (TAP MPRS No. 25 Tahun 1966). Pelarangan tersebut bukan tanpa sebab. Pelarangan tersebut terjadi karena adanya suatu tragedi berdarah yang begitu sadis menorehkan luka bagi bangsa  ini.

Pasti diantara kalian akan berkata “ini jaman kebebasan, pelarangan ideologi semacam itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” Jika memang kalian berpikir demikian, alangkah sempitnya sudut pandang kalian. Coba lihat ke Eropa, disana ada suatu paham yang begitu mengerikan bagi mereka, dan menjadi pencetus Perang Dunia ke-II.

Kenapa saya jadikan Eropa sebagai patokan? Karena dari sebagian banyak manusia masih beranggapan bahwa di barat sana adalah penjunjung HAM yang sebenarnya, toleransinya begitu tinggi, dan lain sebagainya, tapi faktanya silahkan baca-baca berita saja, lebih maju mana toleransi di Barat dengan di Indonesia jika dibandingkan antara mayoritas dan minoritas.

Selain masalah pembubaran ormas-ormas anarkis, saya pun heran saat melihat berita-berita yang bertebaran dimedia sosial tentang bendera Dwi Warna Indonesia (Merah Putih) yang pada aksi kemarin-kemarin ini terdapat tulisan arab serta dibawah tulisan arab tersebut terdapat gambar pedang yang digoreskan dengan tulisan berwarna hitam.

Kalo ga salah waktu Metallica konser di Indonesia ada bendera Dwi Warna Indonesia yang ditulisi lambang khas Metallica serta dibawahnya tertulis Solo-Indonesia, dan bendera itu sempat berfoto dengan para punggawa Metallica. Tapi, pada saaat itu orang-orang (mungkin lebih tepatnya Buzzer) terlihat sangat bangga ketika Dwi Warna Indonesia dibegitukan.

Selain itu saya pun sempat melihat video di beberapa akun instagram yang membunculkan gambar sekelompok orang yang merobek bendera Dwi Warna Indonesia, lalu membakarnya. Nah bagi saya pribadi, ini lebih pas dikata penghinaan. Namun, tampaknya tak membuat orang-orang meributkannya dengan ramai, hingga tak terdengar gaung tentang pengusutan penghinaan Bendera Dwi Warna Indonesia tersebut.

Dan kini yang membuat kedua kasus itu menyeruak kembali dibeberapa jejaring sosial. Karena terdapat bendera Dwi Warna Indonesia dibawa saat aksi yang menuntut pencopotan Kapolda beberapa daerah. Membuat orang-orang geram. Padahal saya rasa sih ga ada bedanya itu dengan “tragedy” bendera Dwi Warna di konser Metallica, tapi saat konser Metallica orang-orang terlihat bangga, tidak mempermasalahkan, dan tak ada yang “kebakaran jenggot”.

Kenapa bisa sampai seheboh ini? Ada apakah ini sebenarnya? Kekonyolan macam apa ini? Diskriminasikah? Jika kasus bendera Dwi Warna aksi kemarin dijerat hukum lalu Dwi Warna dikonser Metallica tidak, apakah ini yang namanya keadilan? Apakah ini yang namanya semua sama dimata Hukum?

Jika kalian memiliki nurani, tanyakan pada diri kalian sendiri, “apakah kedua kasus diatas tidakkah konyol adanya? apa kedua kasus diatas jika terus diramaikan takkan membuat perpecahan bangsa ini?” tak perlu menyalahkan kelompok manapun, mulai lah berpikir sebagai manusia yang berakal, bukan seperti kerbai yang di cocoki hidungnya.

Jadilah manusia yang sebenarnya, jangan hanya jadi seonggok daging yang hanya membungkus tulang-belulang. Kalian diciptakan memiliki akal, kritislah terhadap apa yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian baca, janganlah menjadi loyalis buta.

Sedikit Solusi untuk Kemacetan Kota Besar

Kemacetan dan Kota besar sepertinya sudah menjadi sahabat sejati buat kota-kota besar di Negara ini, (Setuju?). Tadi pagi saya sempet denger di salahsatu Stasiun TV Swasta yang memberitakan kalo dikota Bandung setiap hari jum’at dicanangkan menjadi “Jum’at ngankot” atau biar keren dikit sebut saja #AngkotDay, saya rasa tujuan dari pencanangan “jum’at ngangkot” ini agar masyarakat umum memparkir kendaraan pribadinya dirumah khusus untuk hari jum’at saja, jika memang mereka tidak sanggup benar-benar sepenuhnya berpindah ke angkutan umum (kurang lebih sih itu tujuannya menurut persepsi saya).

Dan menurut penilaian saya semua orang di kota-kota besar sebenarnya muak dengan kemacetan yang ada dikotanya, namun mereka pun tak pernah mau untuk berpindah ke angkutan umum karena beberapa faktor. Sampai akhirnya masalah kemacetan ini “dijual” dalam setiap kampanye calon-calon kepala daerah. Namun nyatanya masalah kemacetan itu benar-benar hilang dari kota besar saya rasa ga sertamerta hilang, malah mungkin semakin macet saja jalanan disetiap kota besar terutama dijalan-jalan protokol.

Namun bukan berarti tidak hilangnya kemacetan dikota besar itu pertanda bahwa pemerintah daerah tidak berusaha melerai kemacetan didaerahnya, saya yakin setiap pemerintah daerah pasti berpikir keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kemacetan dikotanya. Tapi apa mau dikata, saya rasa hampir semuanya tak capai tujuan.

Perlu kita akui, bahwa melerai kemacetan bukan hanya kewajiban pemerintah saja. Menurut saya dari 100% kewajiban melerai kemacetan itu 30% menjadi tanggung jawab pemerintah dan 70% menjadi tanggung jawab masyarakat, namun 30% kewajiban yang ada ditangan pemerintah itu sangat stategis dalam pembebasan kota-kota besar dari kemacetan. Pasti ada dari kalian mempertanyakan kenapa saya berani berkata demikian? ini hanya menurut logika saya saja, pemerintah hanya sebatas mengatur regulasi, menghimbau dan sebisa mungkin mengeksekusi regulasi yang sudah dibuatnya, jika regulasi sudah dibuat sebaik mungkin namun masyarakat yang seharusnya melaksanakan regulasi tersebut malah mengabaikannya, itu sama saja percuma, jika ditindak terlalu keras ini hanya sebatas pelanggaran bukan kejahatan, namun jika ditindak terlalu lembek tujuan takkan pernah tercapai, dilematis? ya memang, namun apapun yang telah dijadikan aturan secara tertulis selama itu logis dan memiliki alasan dasar yang kuat, seberat apapun hukuman atas pelanggaran itu harus ditegakkan.

Sulitnya disini, jika aturan dibuat amat sangat tegas, semua pasti berlindung dibalik HAM tanpa berpikir masalah yang lainnya yang menjadi dasar aturan itu dijatuhkan, kadang saya heran dengan HAM, orang-orang selalu saja menuntut HAM nya ditegakkan, namun mereka lupa bahwa setiap Hak selalu melekat dengan Kewajiban (sewaktu saya SD sih diajarinnya gitu). Jika semua aturan dibenturkan dengan analogi perlindungan HAM yang kebablasan, lama-lama negara ini takkan punya lagi aturan, atau minimal aturan hanya dijadikan sebatas pajangan.

Namun bukan berarti pemerintah sebagai pembuat regulasi bisa sebebasnya membuat regulasi atau himbauan yang menurut saya itu tidak sampai tuntas, mengapa demikian? oke satu contoh perihal jum’at ngangkot (#AngkotDay) atau apalah penyebutannya saya yakin disetiap daerah yang pasti berbeda namun tujuannya sama yaitu menghimbau agar masyarakat memarkir kendaraan dirumahnya saja dan berpindah ke angkutan kota/umum.

Ini menurut logika saya yang simple mengapa saya lebih memilih motor ketimbang beralih keangkutan umum (kalau itu tidak terpakasa), saya sebagai seorang yang kadang menggunakan angkutan umum dan terkadang menggunakan motor, mengapa memilih menggunakan motor :

  1. Irit didompet dengan uang Rp. 10.000,- saya bisa kebeberapa tempat hingga akhirnya kembali lagi ke rumah dan itupun bensin masih bersisa. Sedangkan jika menggunakan angkutan umum anggap sekali turun dari angkutan umum itu Rp.3.000 (asumsi paling murah dengan jarak yang tidak begitu jauh) jika saya naik turun angkutan umum 4x sudah keluar Rp. 12.000,- belum lagi ongkos pulang ke rumah anggap saja Rp.6.000,- dan total uang saya yang keluar menjadi Rp. 18.000,- dan jika hanya naik motor hanya keluar uang Rp. 10.000,- untung Rp. 8.000,- dong kalo saya naik motor. Saya yakin kalian pun pasti satu pemilihan dengan saya, jadi harapan saya sih kalo bisa ongkos angkutan umum dalam kota itu bisa sekali bayar tapi bisa jalan satu hari full, sepertinya kalo demikian sebagian banyak bisa pindah ke angkutan umum. Dan supir angktan kota mungkin lebih baiknya di bayar perkilometernya oleh pemerintah yang menjadi pengakomodir ongkos tersebut, yang nantinya akan menjadi bayaran juga buat sang supir angkot (hanya logika saja, saya yakin praktiknya tak semudah itu karena butuh deal-deal yang kuat, namun jika pemerintah itu mampu merangkul warganya hingga warganya mencintai pemimpinnya saya yakin rakyat itu akan tunduk dan patuh kepada pemimpinnya).
  2. Motor anti macet dan anti ngetem, bisa lebih cepat sampai tujuan, tapi dilematis juga sih sebenernya para supir angkot sering ngetem itu pasti karena mereka sedang mengejar setoran, berharap dengan ngetem disuatu tempat akan banyak penumpang yang naik, namun disatu sisi kita yang sudah memiliki jadwal mau tak mau harus sesegera mungkin sampai ditempat, karena jika lama di jalan itu membosankan apalagi lama karena macet dan lebih greget lagi jika lamanya karena ngetem pasti udah pingin teriak-teriak ketelinga supir angkotnya “woi maju, gue udah telat nih!!!” (tapi saya yakin teriakan itu hanya akan kalian lakukan dihati saja dan lebih memilih berekspresi cemas atau kesal karen kalo teriak ga berani sama supir angkotnya hahaha). nah untuk masalah ini saya rasa sudah terjawab di poin 1, bahwa supir angkutan umum baiknya dibayar perkilometer, iar ga ada lagi supir-supir yang ugal-ugalan, saling rebut penumpang, bahkan sampai yang “ngalong” (narik angkot sampai subuh).
  3. Angkutan umum yang kurang nyaman, tapi kalo menurut logika saya, kalau poin 1 dan 2 itu terpenuhi, dan seengganya ga jelek-jelek amatlah angkutannya pasti pada tetep naik angkutan umum ko.
  4. Terakhir perihal biaya parkir, kalo syarat poin 1-3 itu bisa terpenuhi saya dukung peninggian biaya parkir, kalo perlu Rp. 10.000,- atau Rp. 20.000,- /jam, biar bener-bener pada hijrah tuh orang-orang ke angkutan umum, karena saya rasa seperti di kota Bandung masalah gembok mobil dan angkut motor bagi kendaraan yang parkir sembarangan itu ga begitu maksimal, karena banyaknya kendaraan yang parkir liar jadi mungkin memusingkan bagi yang menindaknya, tapi kalo sedikit yang parkir liar kan penerapan sanksi gembok dan angkut kendaraan jadi mudah hehehe… (logika simple saya).

Beberapa poin di atas hanya menurut asumsi dan logika saya yang simple saja, saya yakin praktiknya tak semudah itu, namun perlu di ingat sulit bukan berarti tak mungkin, kita hanya perlu usaha lebih ekstra untuk mewujudkan yang tidak mungkin. pemerintah hanya perlu berusaha merebut hati rakyat, yang nantinya akan membuat rakyat patuh dan tunduk, namun ketika rakyat itu tunduk dan patuh jangan sekali-sekali pemerintah menjadi seorang diktator karena ini sudah bukan jaman Machiavelli lagi.

Semoga jika tulisan ini ada benarnya bisa diambil yang benarnya, jika ada yang salah ya mohon dimaafkan karena pemikiran saya se-simple ini hehehe…

Konstitusioalnya Kedaulatan Rakyat Pra-Amandemen UUD 1945

Jika kita berbicara tentang Negara, maka tak dapat dipisahkan dengan kedaulatan apa yang digunakan oleh Negara tersebut, apakah kedaulatan Tuhan, Raja, Rakyat, Hukum, atau Negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi  dan absolut dan tidak ada instansi dan/atau lembaga yang dapat mengkontrol dan/atau mengaturnya.

Jika kita ingat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita mengamanatkan dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan itu dilaksanakan secara penuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka memang tak salah jika sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga Negara yang superior, karena pada masa itu Majelis Permusyawaratan Rakyat diamanati oleh Konstitusi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh.

Jika dilihat dari persfektif Hukum Tata Negara, kesuperioran Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu tindakan yang berlawanan dengan konstitusi (inkonstitusional). Malahan kesuperioran Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu memang sudah seperti seharusnya, karena diamanatkan konstitusi sebagai pelaksana kedaulatan sepenuhnya.

Pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah menjalankan fungsinya dengan baik, Kenapa saya katakan baik? Karena pada saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh (pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen) dan sebagai lembaga tertinggi (sila ke-4 Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea ke-4) tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dikala itu. Namun karena pada saat itu Undang-Undang Dasar tidak membatasi berapa kali presiden dapat dipilih, maka Persiden dikala itu bisa bertahan hingga selama kurang lebih 32 Tahun dipucuk tertinggi bangsa ini.

Jadi menurut saya pribadi, pada saat sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah dengan baik melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, justru pasca amandemenlah saat dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional).

(sudut pandang Hukum Tata Negara bukan Politisi/simpatisan Paham)

Negara yang Baik, Berasaskan Pancasila

Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata, yaitu : sistem dan pemerintahan. Kata sistem berasal dari bahasa latin dan atau bahasa yunani yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan pemerintahan adalah semua aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga dan alat kelengkapan Negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan Negara, karena indonesia menganut trias politica organ-organ atau lembaga Negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan sistem pemerintahan adalah suatu sistem untuk memudahkan lembaga Negara dalam menjalankan aktivitas Negara dalam mencapai tujuan Negara yang tercantum dalam konstitusi suatu negara.

System pemerintahan terbagi kedalam beberapa bentuk, yaitu : sistem pemerintahan presidensil, sistem pemerintahan semi-presidensil, sistem pemerintahan parlementer, system pemerintahan komunis, system pemerintahan demokrasi liberalis, dan system pemerintahan liberal.

System pemerintahan ini memiliki suatu tujuan untuk menjaga kestabilan Negara akan tetapi seringpula terjadi gerakan sparatisme yang muncul karena dianggap merugikan rakyat, contohnya saja gerakan separatism di wilayah indonesia seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh, OPM (Organisasi Papua Merdeka), dll. Seharusnya system pemerintahan itu berdasarkan kepada konstitusi suatu Negara dan jangan sampai menimbulkan multi-tafsir dari konstitusi tersebut. karena lahirnya suatu konstitusi Negara itu tercipta dari kebudayaan local bangsa tersebut. namun karena terjadinya multi-tafsir dari konstitusi tersebut maka menimbulkan masalah yang mendasar di Negara tersebut dan menimbulkan gerakan separatism, namun sayangnya kebanyakan orang kadang menganggap bahwa hal itu terjadi karena kesalahan dari konstitusi. Padahal tidak ada yang salah dari konstitusi tersebut, hanya saja kontistusi yang multi-tafsir tersebut diselewengkan oleh orang-orang yang ingin meraup keuntungan dari Negara Indonesia yang subur ini, dan karena masyarakat masih kurang paham terhadap konstitusi, dan orang yang mengerti dan mendalami konstitusi itu acuh dan mungkin juga tidak pernah terfikir atau mengingat kembali dan mempelajari kembali tentang konstitusi bangsa Indonesia, maka dari itu permasalahan mendasar bagi bangsa Indonesia tidak pernah selesai sampai kapanpun jika saja orang-orang yang mengerti tentang tata Negara sangat acuh terhadap bangsanya.

Semua orang hanya tahu bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut system presidensil semata hanya karena presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara, namun sayangnya mereka itu tidak pernah mengerti dan mungkin belum pernah mencoba untuk memahami konstitusi yang menjadi dasar bangsa Indonesia. Jika dilihat dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan undang-undang dasar dikatakan bahwa “kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dari pembukaan UUD 1945 tersebut terlihat jelas bahwa Indonesia bukanlah penganut system presidensial murni seperti yang saat ini banyak orang ketahui, tetapi seharusnya Indonesia menganut system semi-presidensial. Sebenarnya pada masa orde baru Indonesia benar-benar menganut system semi-presidensial karena Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu masih menjadi mandataris rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. Namun pasca amandemen undang-undang dasar 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi menjadi mandataris kedaulatan rakyat karena pasca amandemen undang-undang dasar kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan Undang-undang.

 Teori Kedaulatan Rakyat

Indonesia merupakan salahsatu Negara yang berasaskan kedaulatan rakyat, istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kata “kedaulatan” yang dapat diartikan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam Negara dan menjadi atribut bagi Negara sebagai organisasi masyarakat yang paling besar.  Dan kata “rakyat” yang dapat diartikan adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah/pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan.

Dalam konstitusi Indonesia dikatakan bahwa Indonesia berkedaulatan rakyat, dan tercantum dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945, hanya saja terdapat perubahan ketika undang-undang dasar 1945 diamandemen, sebelum diamandemennya undang-undang dasar 1945 kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan setelah UUD 1945 kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Pasca diamandemennya UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang, hanya terasa kedaulatan rakyat itu terwujud ketika pemilihan umum semata, setelah pemilihan umum rampung dan pemerintahan telah terbentuk kedaulatan rakyat itu terasa sudah selesai, dan nanti kembali hadir ketika pemilu akan dilaksanakan kembali. Berbeda ketika sebelum diamandemennya UUD 1945 kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang dari awal didirikannya oleh pendiri bangsa sebagai lembaga untuk menjadi symbol dari kedaulatan rakyat. Dan itu terasa lebih baik dibandingkan dengan sekarang setelah UUD 1945 diamandemen, karena pasca amandemen UUD 1945 presiden sebagai kepala Negara yang memiliki kekuasaan begitu besar untuk memimpin sebuah Negara yang sangat besar tidak harus melakukan laporan pertanggung jawaban setelah masa jabatannya berakhir, dan juga hilangnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pasca amandemen UUD 1945 membuat masyarakat tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya pada masa jabatannya, dan kalaupun tahu apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya dari janji-janji ketika masa kampanye itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan apabila janji kampanye tersebut tidak dilaksanakan maka tidak ada aturan yang menyatakan bahwa presiden harus meninggalkan tahtanya sebelum masa jabatannya berahir.

Jika dilihat dari konstitusi Indonesia, sebenarnya Indonesia adalah penganut system –semi-presidensil bukan system presidensil, karena tercantum dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahaw “ … Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan …”. Bung Karno berkehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, dan M.Yamin yang berpendapat bahwa perlunya prinsip kerakyatan dalam penyelenggaraan suatu Negara, serta soepomo yang mencetuskan perubahan nama yang sebelumnya “badan permusyawarantan” berubah menjadi “majelis permusyawaratan rakyat” dengan anggapan bahwa majelis permusyawaratan rakyat ini merupakan suatu penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Perkenalan Ku dengan Hitler

Siapa yang tak mengenal sosok seorang Adolf Hitler? pria yang dianggap sebagai dalang dari meletusnya Perang Dunia ke-2, dan termasuk dalam buku seratus tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah karya Michael H. Hart. Pria kelahiran Branau Austria pada tanggal 20 April 1889 yang memiliki kumis seperti Charlie Chaplin ini digolongkan oleh kebanyakan penduduk Dunia sebagai seorang yang kejam, bengis dan tak pantas untuk di hargai. sampai-sampai M. H. Hart pun sebenarnya merasa muak untuk memasukkan Hitler kedalam 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, namun akhirnya M. H. Hart pun memasukkan hitler kedalam daftarnya karena pengaruh Hitler tak dapat dinafikkan dalam sejarah dunia, masalah dia hebat atau kejam, tergantung persepsi setiap orang dalam menyikapi dan menilainya.
Menurut saya pribadi penilaian buruk terhadap Adolf hitler terlalu berlebihan, karena penilaian buruk itu terjadi hanya karena Hitler kalah dalam Perang Dunia ke-2, kalau saja dia dan sekutunya memenangkan Perang Dunia ke-2 mungkin Stalin dan Lenin yang akan dinilai paling kejam. dan penilaian negatif tersebut juga karena propaganda orang-orang Kapitalis dan Komunis yang takut dengan pergerakan dan tekad orang-orang Nasionalis, menurut penilaian saya orang nasionalis adalah orang yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang tinggi, karena jika seorang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi pada suatu negara maka orang-orang tersebut rela mati demi negaranya, dan kapitalis takkan mampu memijakkan kaki disuatu negara dengan tujuan ingin menguasai (menjajah).
Saya mengetahui Adolf Hitler ketika saya masih duduk di bangku SMA kira-kira kelas 1-2 (kalo ga salah), ketika itu saya sempat dicap sebagai seorang yang fasis karena saya tidak terlalu suka berkumpul dan bercengkrama, aktu saya lebih sering saya habiskan untuk “bersemedi” dikamar, ketika saya dicap sebagai seorang yang fasis entah dari mana saya mendapatkan info bahwa Adolf Hitler bekas pemimpin partai National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei atau NSDAP adalah seorang yang fasis, sebelumnya saya tak begitu paham apa itu fasis, namun yang saya tahu fasis itu sesuatu yang buruk, namun saya tak memandang fasis dari kacamata propaganda orang-orang kapitalis dan komunis.
Perihal Hitler adalah penjahat perang, ya saya setuju dengan penilaian tersebut, karena dalam hukum humaniter (hukum tentang perang), peperangan tak boleh menyentuh atau melukai warga sipil, anak-anak, wanita, dan oang yang sudah tua (kalo ga salah begitu ketentuan tentang perang), dan terbukti dalam perang yang dimotori oleh Hitler menjamah orang-orang sipil yang tak tahu apa-apa, namun alangkah tak adilnya jika penilaian genosida tersebut hanya divonis kepada seorang Adolf Hitler, karena dalam setiap peperangan hampir semua negara yang berperang pasti pernah menyerang kepada masyarakat sipil, baik itu di sengaja ataupun tidak. comtohnya saja Israel yang membombardir Gaza (palestina), mengapa tidak dikatakan pemimpin Israel dari dahulu hingga kini, yang kalo menurut persepsi saya merupakan tindakan Genosida yang lebih parah dari apa yang dilakukan oleh seorang Adolf Hitler, tapi mengapa hanya Hitler saja yang dinilai kejam, jahat dan buruk oleh dunia.
Namun orang-orang sepertinya menutup mata kepada kelebihan seorang Adolf Hitler, mungkin semua itu disebabkan oleh propaganda Hitler seorang yang tak manusiawi, jika saja banyak orang yang berfikir sama seperti saya, mungkin takkan banyak orang yg mendeskriditkan Hitler dan memuja-muja paham kapitasil dan komunisnya yang saat ini berkembang.
Menurut saya kelebihan seorang Hitler terletak ketika dia berpidato, mampu menghipnotis dan secara tak langsung mendoktrin orang-orang sehingga mengikuti apa yang dia ucapkan, lalu pasca kekalahan Jerman pada Perang Dunia Ke-1, negara Jerman berada dalam kondisi krisis, dan ketika dia memimpin, Jerman mampu bangkit kembali dan meletuslah Perang Dunia Ke-2 pada 1 September 1939, karena Hitler menyerang Polandia, dan dibawah komando Hitler, Jerman mampu menaklukkan Polandia, Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Prancis, Yugoslavia, dan Yunani, dan hampir saja menaklukkan Uni Sovyet dibawah komando pemimpin yang saya rasa lebih kejam dari seorang Adolf Hitler.
mungkin inilah dasar hitler membantai yahudi ketika itu, yang tergambar dalam ucapan hitler yang terkenal “saya bisa memusnahkan semua yahudi di dunia ini, tapi saya meninggalkan beberapa dari mereka hidup, sehingga anda akan tahu mengapa saya membunuh mereka.”

Politik dan Hukum dalam Persfektif Negara

Menurut PBB, di Dunia ini terdapat 193 negara yang diakui, yang terdiri dari 192 negara sebagai anggota PBB, Sedangkan satu Negara yaitu Kota Vatikan, merupakan pengamat permanen, namun tetap memiliki hak suara.[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan : “Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.[2]

Sedangkan menurut beberapa Filusuf termahsyur yang pernah dimiliki dunia, Plato mengatakan bahwa “Negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.” Sedangkan menurut muridnya yaitu Aristoteles menyatakan “Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.[3]

Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi, guna menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.[4]

Sedangkan menurut saya pribadi, “Negara merupakan suatu organisasi masyarakat tertinggi yang mendiami dan menguasai suatu wilayah dan memiliki satu konstitusi (baik itu tertulis maupun tidak tertulis) dan eksistensinya diakui oleh Negara tetangganya”

Ada 4 unsur untuk berdirinya suatu Negara, yaitu : wilayah (darat, udara, laut, dan ekstra-terirotial), rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari Negara lain secara de facto (secara nyata) dan pengakuan de jure (secara hukum).

Jika kita berbicara ikhwal Negara, maka tak dapat dipisahkan dari politik yang menjadi cara menyelenggarakan Negara tersebut, dan hukum yang menjadi penertib Negara agar tak menjadi Negara yang anarkis.

Banyak orang yang selalu menyalahkan dan mendiskriditkan politik dengan ungkapan “politik itu kotor” sampai seorang sekaliber Soe Hok Gie pun mengatakan “politik adalah lumpur yang paling kotor …..” namun bagi saya pribadi, politik adalah satu ilmu yang amat sangat berjasa dan sadar atau tidak politik itu selalu melekat dengan hidup manusia di dunia, hidup manusia takkan bisa lepas dari peran politik, bukan hanya masalah nilai tukar rupiah saja yang ditentukan oleh politik namun harga beras, cabe dll dipasaran pun ditentukan oleh situasi politik suatu bangsa tersebut, maka apakah kita masih mau mendiskditkan politik lalu membenci politik dan acuh dengan politik padahal disatu sisi hidup kita dicengkram dengan erat oleh situasi politik?

Namun sebagaimana kodrat manusia yang kadang tak pernah puas dengan pencapaian yang telah dia capai dalam hidupnya, maka Negara pun harus menerbitkan (mengundangkan) apa yang namanya hukum, agar hak dan kewajiban warga negaranya yang satu tidak saling sikut dengan warga Negara yang lainnya, dan juga agar politik itu tidak semena-mena, makanya harus ada hukum yang mengatur perihal gerak gerik politik dalam menjalankan suatu Negara. Kita harus mengakui bahwa hukum adalah salah satu karya yang lahir dari politik, namun semestinya setelah politik itu melahirkan hukum politik harus tunduk kepada hukum yang merupakan produk yang dibuatnya.

Bagi kebanyakan orang mungkin beranggapan bahwa haruslah adil, saya pun setuju dengan persepsi macam itu, namun jika kita berpikir kembali dengan pernyataan saya diatas ikhwal “hukum adalah produk politik” apa mungkin hukum bisa adil? Jika dengan keadaan semacam itu hukum bisa adil maka sama artinya dengan kita membuat sebuah benda, lalu kita menTuhankan benda tersebut (ini terjadi bagi orang-orang yang tak berpikir). Sedangkan para pelaksana politik sudah barang tentu mereka adalah orang-orang yang cerdas, maka tak mungkin akan membuat hukum yang baik untuk akhirnya menggantung mereka ditiang gantungan atau menghadapkan jantungnya didepan senapan para penembak jitu.

Harus diakui, dinegara manapun hukum itu takkan pernah ada yang adil, semuanya dibuat untuk kepentingan sang penguasa, maka dari itu mengapa hukum diundangkan dengan berbagai multi-tafsirnya, agar celah-celah penyelamat penguasa jika di-“mejahijau”-kan masih ada kesempatan untuk bisa lolos.

[4] J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum Indonesia, Djakarta, 1959,