Konstitusioalnya Kedaulatan Rakyat Pra-Amandemen UUD 1945

Jika kita berbicara tentang Negara, maka tak dapat dipisahkan dengan kedaulatan apa yang digunakan oleh Negara tersebut, apakah kedaulatan Tuhan, Raja, Rakyat, Hukum, atau Negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi  dan absolut dan tidak ada instansi dan/atau lembaga yang dapat mengkontrol dan/atau mengaturnya.

Jika kita ingat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita mengamanatkan dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan itu dilaksanakan secara penuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka memang tak salah jika sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga Negara yang superior, karena pada masa itu Majelis Permusyawaratan Rakyat diamanati oleh Konstitusi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh.

Jika dilihat dari persfektif Hukum Tata Negara, kesuperioran Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu tindakan yang berlawanan dengan konstitusi (inkonstitusional). Malahan kesuperioran Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu memang sudah seperti seharusnya, karena diamanatkan konstitusi sebagai pelaksana kedaulatan sepenuhnya.

Pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah menjalankan fungsinya dengan baik, Kenapa saya katakan baik? Karena pada saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh (pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen) dan sebagai lembaga tertinggi (sila ke-4 Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea ke-4) tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dikala itu. Namun karena pada saat itu Undang-Undang Dasar tidak membatasi berapa kali presiden dapat dipilih, maka Persiden dikala itu bisa bertahan hingga selama kurang lebih 32 Tahun dipucuk tertinggi bangsa ini.

Jadi menurut saya pribadi, pada saat sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah dengan baik melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, justru pasca amandemenlah saat dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional).

(sudut pandang Hukum Tata Negara bukan Politisi/simpatisan Paham)

Negara yang Baik, Berasaskan Pancasila

Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata, yaitu : sistem dan pemerintahan. Kata sistem berasal dari bahasa latin dan atau bahasa yunani yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan pemerintahan adalah semua aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga dan alat kelengkapan Negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan Negara, karena indonesia menganut trias politica organ-organ atau lembaga Negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan sistem pemerintahan adalah suatu sistem untuk memudahkan lembaga Negara dalam menjalankan aktivitas Negara dalam mencapai tujuan Negara yang tercantum dalam konstitusi suatu negara.

System pemerintahan terbagi kedalam beberapa bentuk, yaitu : sistem pemerintahan presidensil, sistem pemerintahan semi-presidensil, sistem pemerintahan parlementer, system pemerintahan komunis, system pemerintahan demokrasi liberalis, dan system pemerintahan liberal.

System pemerintahan ini memiliki suatu tujuan untuk menjaga kestabilan Negara akan tetapi seringpula terjadi gerakan sparatisme yang muncul karena dianggap merugikan rakyat, contohnya saja gerakan separatism di wilayah indonesia seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh, OPM (Organisasi Papua Merdeka), dll. Seharusnya system pemerintahan itu berdasarkan kepada konstitusi suatu Negara dan jangan sampai menimbulkan multi-tafsir dari konstitusi tersebut. karena lahirnya suatu konstitusi Negara itu tercipta dari kebudayaan local bangsa tersebut. namun karena terjadinya multi-tafsir dari konstitusi tersebut maka menimbulkan masalah yang mendasar di Negara tersebut dan menimbulkan gerakan separatism, namun sayangnya kebanyakan orang kadang menganggap bahwa hal itu terjadi karena kesalahan dari konstitusi. Padahal tidak ada yang salah dari konstitusi tersebut, hanya saja kontistusi yang multi-tafsir tersebut diselewengkan oleh orang-orang yang ingin meraup keuntungan dari Negara Indonesia yang subur ini, dan karena masyarakat masih kurang paham terhadap konstitusi, dan orang yang mengerti dan mendalami konstitusi itu acuh dan mungkin juga tidak pernah terfikir atau mengingat kembali dan mempelajari kembali tentang konstitusi bangsa Indonesia, maka dari itu permasalahan mendasar bagi bangsa Indonesia tidak pernah selesai sampai kapanpun jika saja orang-orang yang mengerti tentang tata Negara sangat acuh terhadap bangsanya.

Semua orang hanya tahu bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut system presidensil semata hanya karena presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara, namun sayangnya mereka itu tidak pernah mengerti dan mungkin belum pernah mencoba untuk memahami konstitusi yang menjadi dasar bangsa Indonesia. Jika dilihat dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan undang-undang dasar dikatakan bahwa “kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dari pembukaan UUD 1945 tersebut terlihat jelas bahwa Indonesia bukanlah penganut system presidensial murni seperti yang saat ini banyak orang ketahui, tetapi seharusnya Indonesia menganut system semi-presidensial. Sebenarnya pada masa orde baru Indonesia benar-benar menganut system semi-presidensial karena Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu masih menjadi mandataris rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. Namun pasca amandemen undang-undang dasar 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi menjadi mandataris kedaulatan rakyat karena pasca amandemen undang-undang dasar kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan Undang-undang.

 Teori Kedaulatan Rakyat

Indonesia merupakan salahsatu Negara yang berasaskan kedaulatan rakyat, istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kata “kedaulatan” yang dapat diartikan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam Negara dan menjadi atribut bagi Negara sebagai organisasi masyarakat yang paling besar.  Dan kata “rakyat” yang dapat diartikan adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah/pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan.

Dalam konstitusi Indonesia dikatakan bahwa Indonesia berkedaulatan rakyat, dan tercantum dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945, hanya saja terdapat perubahan ketika undang-undang dasar 1945 diamandemen, sebelum diamandemennya undang-undang dasar 1945 kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan setelah UUD 1945 kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Pasca diamandemennya UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang, hanya terasa kedaulatan rakyat itu terwujud ketika pemilihan umum semata, setelah pemilihan umum rampung dan pemerintahan telah terbentuk kedaulatan rakyat itu terasa sudah selesai, dan nanti kembali hadir ketika pemilu akan dilaksanakan kembali. Berbeda ketika sebelum diamandemennya UUD 1945 kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang dari awal didirikannya oleh pendiri bangsa sebagai lembaga untuk menjadi symbol dari kedaulatan rakyat. Dan itu terasa lebih baik dibandingkan dengan sekarang setelah UUD 1945 diamandemen, karena pasca amandemen UUD 1945 presiden sebagai kepala Negara yang memiliki kekuasaan begitu besar untuk memimpin sebuah Negara yang sangat besar tidak harus melakukan laporan pertanggung jawaban setelah masa jabatannya berakhir, dan juga hilangnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pasca amandemen UUD 1945 membuat masyarakat tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya pada masa jabatannya, dan kalaupun tahu apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya dari janji-janji ketika masa kampanye itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan apabila janji kampanye tersebut tidak dilaksanakan maka tidak ada aturan yang menyatakan bahwa presiden harus meninggalkan tahtanya sebelum masa jabatannya berahir.

Jika dilihat dari konstitusi Indonesia, sebenarnya Indonesia adalah penganut system –semi-presidensil bukan system presidensil, karena tercantum dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahaw “ … Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan …”. Bung Karno berkehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, dan M.Yamin yang berpendapat bahwa perlunya prinsip kerakyatan dalam penyelenggaraan suatu Negara, serta soepomo yang mencetuskan perubahan nama yang sebelumnya “badan permusyawarantan” berubah menjadi “majelis permusyawaratan rakyat” dengan anggapan bahwa majelis permusyawaratan rakyat ini merupakan suatu penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.